Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi kerjasama luar negeri
pada era otonomi daerah saat ini, implikasinya terhadap kemandirian
bangsa dan pengaruh serta dukungannya terhadap Ketahanan Nasional,
serta pokok-pokok persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan
kerjasama luar negeri tersebut.

12. Implementasi Kerjasama Luar Negeri Pada Era Otonomi Daerah
Saat Ini

Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, negara Republik
Indonesia tetap melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Oleh
karena itu penyelenggaraan kerjasama luar negeri yang dilakukan
Indonesia akan lebih menjamin persahabatan antar bangsa-bangsa dengan
manfaat yang diraih berupa: di bidang ideologi perbedaan yang ada saling
dihormati; di bidang politik kepentingan nasional masing-masing pihak
terjaga; di bidang ekonomi -ercipta hubungan eksport import saling
menguntungkan, di bidang sosial budaya terjadi tukar menukar potensi
sosial budaya; dan di bidang pertahanan keamanan terjadi peningkatan
kemampuan pertahanan keamanan melalui latihan bersama.

Kerjasama luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan
beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini merupakan kriteria
operasional sebagai pelengkap arahan kebijakan umum Pemerintah
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Jakarta Commitment maupun
kesepakatan umum Paris Declaration, yaitu; dilakukan dengan pihak luar
negeri yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah
Indonesia; dilakukan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan
tidak membebani keuangan negara; sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku di Indonesia serta menghargai adat dan norma masyarakat
setempat; dibuat berdasarkan kebutuhan nyata daerah yang berskala
prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indicator
masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampaknya, serta
mempertimbangkan potensi yang dimiliki pihak luar negeri; ada transfer of
knowledge, transfer of know-how, transfer of technology, tidak