Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

39

a. Rumusan Musrenbangnas kurang akurat dan akuntable.
Kurangnya koordinasi di tingkat infrastruktur dan lemahnya
kinerja personil pengelola SDA di daerah menyebabkan usulan
yang dikemas dalam musrembangda dan musrembagnas
menjadi kurang akurat dan akuntable karena, kurang lengkap
dan kurang di dukung oleh data teknis seperti perencanaan
teknis, data amdal, pengadaan tanah dll. sehingga sulit untuk
dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan. Padahal rumusan
musrembang ini menjadi RKP sebagai input (TKM dan TPN )
untuk dimasukan ke dalam proses TPKB dan menghasilkan
kebijakan umum sebagai output agar dilaksanakan.

b. Kurangnya koordinasi dan integritas antara lem baga
suprastruktur dalam proses TPKB.
Kurangnya koordinasi dan integritas antar lembaga pada tingkat
suprastruktur dapat mengakibatkan menurunkan fungsi dan
manfaat serta progres pengelolaan SDA. Masih banyak
ditemukan kegiatan-klegiatan yang tidak didukung oleh sektor
lainnya (berjalan sendiri-sendiri, terjadi tumpang tindih program)
menyebabkan kegiatan tersebut tidak optimal manfaatnya dan
banyak kendala di lapangan. Contoh kecil penanganan banjir
disetiap provinsi tanpa adanya koordinasi antara Kementerian
Pekerjaan Umum, Kehutanan, Pertanian dan PEMDA setempat
sulit mencapai suatu sasaran yang diharapkan. Masalahnya alih
fungsi lahan di DAS bagian hulu masih terns berjalan yang
pengelolaannya dibawah Kementarian Kehutanan dan
Kementerian Pertanian, kemudian intervensi pemukiman di
sempadan sungai, tidak dilakukan penertiban oleh Pemda
mengakibatkan penanganan banjir sulit untuk dikendalikan, pada
akhimya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan sulit
mencapai sasaran dan pembangunan nasional tidak akan
menghasilkan sasaran yang diharapkan.