Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
34
Belum optimalnya implementasi sismennas dalam pengelolaan
SDA dapat dilihat pada beberapa permasalah yang terjadi pada saat ini
sebagai be riku t:
1) UU SDA no.7/2004 tentang SDA sudah diberlakukan tapi
kurang maksimum dilaksanakan.
2) UU No. 27 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi MPR, DPR,
DPD belum terlaksana dengan baik khususnya pada tugas
DPR sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran
pembangunan.
3) Rencana Strategis (Renstra) Kemen PU selalu mengalami
revisi dan beberapa kali perlu penyesuaian.
4) Program dan perencanaan pengelolaan SDA belum siap
menghadapi Perubahan Iklim secara global.
5) Meningkatnya tuntutan/komplain masyarakat terhadap hasil
pembangunan.(sering terjadi penolakan pembangunan oleh
masyarakat)
6) Penanganan banjir belum sistimatis, kekeringan/kekurangan air
baku masih sering terjadi, jaringan irigasi banyak yang tidak
optimal dll.
7) Belum seluruh wil.sungai terbentuk TKPSDA (tim koordinasi
pengelolaan SDA),
8) Masih kuatnya ego sektor dan program kegiatan kementerian
belum sinergitas dan terintegrasi.
9) Belum terciptanya TIBMIN, TIBPOL, dan TIBSOS dalam
Penglelolaan SDA.
10) Terjadi konflik kebutuhan dan peruntukan pemakaian air.
11) Masih kentalnya KKN dalam pengusulan kegiatan
pembangunan disetiap daerah dengan melibatkan infrastruktur
dan suprastruktur.
Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu untuk
mengakomodasikan kepentingan antar sektor, sesuai dengan amanah
UU no.7/2004 Bab XII pasal 85-87, bahwa perlu mewujudkan
Pengelolaan SDA terpadu (Integrated Water Resources Managemen)
