Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI

2

Indonesia harus ikut serta dan berperan aktif dalam melaksanakan atau
setidaknya mengisi pembangunan sesuai dengan profesi dan
kompetensi masing-masing. Keikutsertaan setiap warga negara dalam
pembangunan nasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti
mengikuti program wajib belajar secara berjenjang dan berkelanjutan,
membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, menaati segala
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban
dan keamanan, bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-
masing, tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan
sebagainya.

Dinamika penyelenggaraan pembangunan nasional sangat tinggi,
bahkan tidak jarang pada pelaksanaannya banyak menemui hambatan.
Salah satu hambatan terbesar dan sangat mempengaruhi proses
pembangunan nasional adalah terjadinya beberapa konflik sosial di
wilayah Indonesia. Konflik sosial yang terjadi menyebabkan pemerintah
pusat dan daerah tidak fokus dalam menyelenggarakan pembangunan
secara nasional. Ketika konflik sosial terjadi, mereka sibuk menangani
konflik dan mengenyampingkan sementara waktu agenda
pembangunan. Dampaknya proses pembangunan nasional menjadi
lambat bahkan tidak jarang mengalami disorientasi. Kondisi ini semakin
memburuk apabila konflik sosial yang terjadi justru menimbulkan
kerusakan pada obyek-obyek yang merupakan hasil dan
penyelenggaraan pembangunan.

Konflik sosial memang tidak dapat dihindari, karena merupakan
bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat. Apalagi masyarakat
Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, sehingga pasti penuh
dengan potensi konflik, baik antar pribadi, antar kelompok, antar agama,
antar suku bangsa, dan sebagainya. Di satu sisi, konflik dapat memberi
manfaat positif bagi masyarakat karena konflik merupakan kegiatan
dinamik masyarakat untuk menghasilkan jalan keluar atau produk yang
lebih berkualitas. Di lain pihak, konflik dapat merugikan jika individu-
individu atau kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan tidak