Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
17
f. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025
Didalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, telah ditetapkan 3 strategi
utama yakni, (1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor
ekonomi, (2) penguatan konektivitas nasional, dan (3) penguatan
kemampuan SDM dan IPTEK nasional.
Untuk mewujudkan pengembangan potensi ekonomi dan penguatan
konektivitas fisik, maka dibutuhkan pengembangan berbagai infrastruktur
transportasi, antara lain, pengembangan jaringan pelayanan dan
jaringan prasarana transportasi laut pada enam koridor ekonomi
nasional, baik berupa perluasan trayek angkutan laut maupun
peningkatan kapasitas dan pembangunan pelabuhan baru.
Dalam penguatan konektivitas global dibutuhkan pengembangan
pelabuhan hub inte. nasional dengan alternatif lokasi Kuala Tanjung
(Sumatera Utara) dan Bitung (Sulawesi Utara). Disamping itu, untuk
mendukung 8 program utama dan 22 kegiatan ekonomi utama telah
diidentifikasi rincian indikasi kebutuhan investasi infrastruktur
transportasi laut untuk setiap koridor, baik berasal dari investasi
pemerintah, BUMN maupun campuran antara pemerintah, BUMN dan
swasta.
Dengan demikian, Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia harus menjadi landasan peningkatan
pelayanan transportasi laut dalam mendukung ekonomi masyarakat.
g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru
Pengembangan Sistem Logistik Nasional
Didalam Peraturan Presiden diatas, telah ditetapkan visi logistik
Indonesia 2025, yakni “terwujudnya sistem logistik nasional yang
terintegrasi secara lokal, terhubungkan secara global untuk
meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat”. Lebih
lanjut, untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi dan arah
pengembangan sistem logistik nasional. Pengembangan Sistem Logistik
Nasional bertumpu pada enam faktor penggerak utama yang saling
