Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

20

      Untuk mewujudkan visi dan misi Departemen Perhubungan 2025,
 telah ditetapkan berbagai strategi, antara lain dibidang transportasi laut
 adalah (1) terwujudnya peningkatan kinerja dan efisiensi pelabuhan, (2)
 terwujudnya azas cabotage 100% angkutan laut nasional, (3)
 terwujudnya keberadaan perusahaan pelayaran dalam keanggotan main
 line operator (MLO), (4) terwujudnya international hub port di kawasan
 barat dan timur Indonesia, (5) terwujudnya kelaikan armada dan
 penurunan kecelakaan di laut, dan (6) terwujudnya 100% kecukupan dan
 keandalan sarana bantu navigasi pelayaran. Dengan demikian, RPJP
 Kementerian Perhubungan ini harus menjadi acuan dalam meningkatkan
 pelayanan transportasi laut dalam mendukung kegiatan ekonomi
 masyarakat.
 j. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2010 Tentang

      Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014
      Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahur 2010-2014
 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 Kementerian Perhubungan di bidang pembangunan dan
 penyelenggaraan pelayanan transportasi dalam rangka meningkatkan
aksesbilitas dan mobilitas manusia dan barang dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
     Didalam dokumen tersebut diatas, telah ditemukenali berbagai
tantangan dan masalah utama subsektor transportasi laut antara lain
terjadinya kongesti pada beberapa pelabuhan utama akibat terbatasnya
kapasitas dan masih diperlukan peningkatan aksesibilitas pada daerah
tertinggal dan terpencil terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta
masih tingginya angka kecelakaan pelayaran yang disebabkan oleh
faktor kelalaian manusia, faktor teknis, dan faktor alam. Oleh karena itu,
program pembangunan transportasi laut 2010-2014 bertujuan untuk
mendukung pengembangan transportasi laut yang lancar, terpadu, aman
dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakkan
orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar
wilayah serta mendorong ekonomi nasional. Program tersebut meliputi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11