Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

13. Implikasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat terhadap
terjaminnya Penegakan Kedaulatan NKRI dan Implikasi terjaminnya
Penegakan Kedaulatan NKRI terhadap Ketahanan Nasional.

Kondisi w ilayah perbatasan darat saat ini belum tersentuh secara
signifikan oleh pem bangunan yang terprogram dan berkelanjutan, hal ini
akibat terbatasnya sarana dan prasarana ke kawasan tersebut sehingga
m engham bat pengembangan segala aspek kehidupan baik di bidang sosial,
ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, maupun pertahanan dan
keamanan. Akibat belum fokusnya perhatian pemerintah terhadap
pengelolaan wilayah perbatasan darat telah menimbulkan berbagai
permasalahan seperti pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan,
perompakan, pemanfaatan sum ber kekayaan alam oleh pihak asing.

Untuk mereduksi permasalahan tersebut, maka pengelolaan wilayah
perbatasan darat perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari
pemerintah dan pihak-pihak terkait agar dapat ditangani secara terarah,
terpadu dan komprehensif, sehingga mampu dijadikan sebagai benteng
terdepan dalam menjamin penegakan kedaultan NKRI. Untuk itu pemerintah
perlu kebijakan A fferm atif yang diwujudkan dalam bentuk anggaran
pembangunan pemerintah serta melibatkan dunia usaha untuk
mengembangkan industri dengan memberikan tape holiday HGU (Hak guna
usaha) 30 tahun dan Iain-lain. Ketika kebijakarupengelolaan ini belum dapat
dioptimalkan, maka terdapat implikasi yang patut menjadi perhatian
khususnya terhadap variabel terjaminnya penegakan kedaulatan NKRI dan
variabel Ketahanan Nasional.

a. Implikasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat terhadap
terjaminnya Penegakan Kedaulatan NKRI.

Penegakan kedaulatan NKRI adalah merupakan isu strategis
bagi bangsa Indonesia mengingat terjaminnya penegakan kedaulatan
NKRI di wilayah Kaltim dan Kaltara mempunyai dimensi sangat luas
dan terkait dengan dimensi-dimensi lain seperti dimensi sosial,
ekonomi, politik dan keamanan. Namun demikian aspek pengelola di
w ilayah perbatasan darat Kaltim dan Kaltara sam pai saat ini belum
mampu menjadi katalisator dalam upaya peningkatan penegakan