Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

pengawasan karena patroli tidak dapat dilaksanakan sewaktu-waktu,
maksimal pelaksanaannya 1 (satu) bulan sekali, dan untuk menuju ke
perbatasan hams menyewa ketingting (alat angkut air setempat)
maupun kendaraan. Sebagai contoh, dari Pos Long Apare menuju
perbatasan dengan jarak 75 Km, memeriukan waktu tempuh + 7 hari
dengan berjalan kaki menyusuri sungai dan menggunakan ketinting
(bila menggunakan ketinting sangat tergantung pada faktor alam yaitu
pasang surutnya air yang terkadang sangat berbahaya/ tidak dapat
diprediksi). Apabila patroli menggunakan ketinting, maka memeriukan
biaya tambahan untuk membeli BBM yang diperlukan ± 100 liter sekali
patroli (harga BBM Rp. 20.000/liter)28. Merujuk pada beberapa kondisi
tersebut diatas, menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang
selama ini merupakan prioritas dalam pengelolaan perbatasan pada
kenyataannya belum dapat menjamin penegakan kedaulatan NKRI.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan pengelolaan
perbatasan darat dengan pendekatan keamanan ini perlu dievaluasi
agar dapat mengantisipasi setiap implikasi yang berpotensi terjadi
terhadap terjaminnya penegakan kedaulatan NKRI dalam rangka
Ketahanan Nasional.

c. Lingkungan.
Pada umumnya kondisi lingkungan yang ada di kawasan

perbatasan adalah hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia
sehingga harus dijaga kelestariannya. Namun disisi lain, hutan di
kawasan ini menjadi inceran para cukong yang ada di Malaysia
bekerja sama dengan oknum aparat yang ada di Indonesia melakukan
pembabatan hutan////ega/ logging. Kegiatan ini sudah berlangsung
lama dan sampai saat ini masih berlangsung dan terlihat sangat sulit
aparat untuk menghentikannya karena disinyalir ada oknum pejabat
yang melindungi. Disisi lain, sebelum dibentuknya BNPP,
pembangunan di wilayah perbatasan dalam upaya untuk

28 Kodam Vl/Mulawarman : Laporan Pelaksanaan dan evaluasi operasi pengamanan
perbatasan darat Rl-Malaysia diwilayah kodam Vl/Mulawarman Triwulan I TA.2013 Hal 16