Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

3

semakin menguatnya komitmen sekaligus perkembangan kebijakan program
dan anggaran, utamanya dari Kementerian Lembaga Pemerintah non
Kementerian (K/L) terkait. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara
dan pembangunan kawasan perbatasan yang disusun oleh K/L mengalami
kemajuan pesat, diindikasikan dengan peningkatan dukungan anggaran
secara sangat signifikan dalam koordinasi Badan Nasional Pengelolaan
Perbatasan (BNPP).4 Alokasi anggaran yang naiknya sangat signifikan
tentunya harus dikawal agar pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan
lokasi prioritas (Lokpri) pengelolaan perbatasan negara yang telah
ditetapkan BNPP. Berdasarkan data yang ada (periksa lampiran 3 dan 4),
terlihat anggaran BNPP hanya sebesar Rp 533 milyar dari keseluruhan
anggaran untuk pengelolaan perbatasan tahun 2013. Sedangkan
Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar ± Rp 3
trilyun serta Kementerian Perhubungan ± Rp 1,2 trilyun. Dari sisi anggaran
terlihat bahwa, kewenangan BNPP tidak begitu signifikan dalam pengelolaan
perbatasan. Disisi lain, BNPP dalam mengelola wilayah perbatasan,
dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang cukup kompleks. Salah
satu yang perlu mendapat perhatian ialah terkait penentuan garis batas
dimana masih ada beberapa titik di wilayah perbatasan darat antara Kaltara
dan Kaltim dengan Malaysia yang sampai saat ini belum selesai, sehingga
sering menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memicu kepada terjadinya
konflik terbuka antara kedua negara.

Disisi lain, tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada
di wilayah perbatasan darat Rl-Malaysia sekalipun saat ini sudah menjadi
prioritas pemerintah, namun pada kenyataannya selama periode waktu bulan
Januari 2012 s/d Maret 2013 telah terjadi pendeportasian penduduk
Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa memiliki surat-surat yang lengkap
sebanyak 4095 orang (terdiri dari laki-laki, perempuan dewasa dan anak-
anak)5. Kondisi diatas merupakan potret belum optimalnya pengelolaan
wilayah perbatasan darat, yang dapat bermuara kepada belum terjaminnya
penegakan kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan darat Kaltim

4 Kumpulan materi rapat kerja IV BNPP Tahun 2013, Jakarta, 23 Januari 2013
5 Data Staf Intelijen Kodam Xll/Mulawarman .Balikpapan diperoleh dari Waas Intel pada tgl
20 April 2013.