Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

76

masyarakat, cara baru dalam akuntabilitas ke publik, dan cara bam dalam
mengelola pengiriman dan pelayanan semua informasi pemerintah ke publik.
Dengan cara ini rasa kepercayaan publik ke pemerintah akan benar-benar
terwujud, karena yang sangat diharapkan oleh publik adalah transparansi
dan pelayanan yang baik dari pemerintah.

Penerapan E-Government ini sebagai salah satu bentuk Pemerintah
Indonesia menuju pemerintahan terbuka sekaligus sebagai bentuk
kepedulian terhadap kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan
masyarakatnya. Pemerintah Indonesia dengan sistem “pemerintah terbuka”
akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kuat dan bersih
serta akuntabilitasnya terpercaya dimata publik Indonesia maupun dunia.

b. Kendala
1). Kendala dalam Kebijakan Peningkatan Kondisi
Perekonomian Daerah
Dalam keterbukaan ekonomi, keadaan perekonomian global akan

mempengaruhi perekonomian daerah baik secara langsung maupun tidak
langsung. Karena itu Pemerintah Daerah perlu mengikuti perkembangan
perekonomian global terutama untuk daerah-daerah yang merupakan sentra
produk ekspor. Selain kendala dari dunia internasional, kendala yang harus
diidentifikasi adalah kendala yang terjadi di daerah itu sendiri. Secara umum
ada beberapa kendala yang secara merata dialami oleh seluruh daerah di
Indonesia, yaitu kendala infrastruktur dan regulasi yang menyebabkan biaya
ekonomi tinggi (high cost economy).

2). Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang Potensial
Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat terlepas dari kemampuan
sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan tujuan utama dari
pembangunan dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan
sumberdaya yang paling penting dalam pembangunan. Kenyataannya,
sumberdaya manusia di Daerah pada umumnya masih rendah padahal