Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

Yang dimaksud dengan pemimpin tingkat nasional di sini adalah wakil-
wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen), baik di tingkat
pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan
seperti presiden, para gubemur, walikota dan bupati.

Namun demokrasi di Indonesia saat ini cenderung masih bersifat
prosedural. Masih banyak pratik-praktik yang tidak sesuai dengan cita-cita/ visi dan
misi pembangunan nasional. Masih banyak masalah-masalah yang muncul terkait
dengan maraknya praktek korupsi kolusi nepotisme, kesenjangan ekonomi,
tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya aksi-aksi kekerasan yang
dilatarbelakangi perbedaan, serta belum efektifnya kineija birokrasi pemerintah,
yang dapat dikatakan sebagai distorsi pelaksanaan demokrasi, disamping
permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Pemilu yang diharapkan dapat menjadi sarana implementasi kedaulatan
rakyat dengan memilih pemimpinnya secara langsung, saat ini telah berkembang
pada terjadinya berbagai penyimpangan yang berdampak negatif terhadap upaya
mencapai visi/ tujuan demokrasi yang ideal dalam memilih para pemimpin tingkat
nasional yang berkualitas. Sebagai contoh: pemilu/ pemilukada yang membutuhkan
anggaran pemilu yang begitu besar, cenderung menjadi pemicu kerusuhan
diberbagai wilayah, berlangsungnya berbagai praktik kecurangan dan money
politics dari para peserta pemilu, serta indikasi masuknya pengaruh kapitalisme
mendikte jalannya perpolitikan di Indonesia.

Terkait analisis bahasan tentang bagaimana mengoptimalisasi peran
pemimpin tingkat nasional dalam mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas,
diperlukan pimpinan tingkat nasional yang berkualitas pula yang diharapkan
mampu secara kolektif menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu yang semakin
bersih, transparan, akuntabel dan berkualitas. Selain itu masih banyak berbagai hal
yang perlu disempumakan, direvisi, dan bahkan diperbaharui.

Hal ini sejalan dengan sebagian tujuan reformasi besar Indonesia didalam
mewujudkan kedaulatan rakyat pada seluruh sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara melalui perluasan dan penguatan peran pemimpin tingkat
nasional.

Dengan demikian perlu diupayakan pemecahan * masalah dengan
menggunakan pisau analisis yang mengedepankan paradigma nasional, dengan

72