Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

17

guna membentuk watak dan peradaban bangsa menjadi hal yang penting
diimplementasikan guna mewujudkan kehidupan demokrasi yang
bertanggung-jawab.

c. Tap MPR Rl No. II/MPR/1983 tentang Konsepsi Wawasan
Nusantara sebagai wawasan nasional pembangunan. Pada Bab I
dijelaskan mengenai Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, bahwa
dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional konsepsi Wawasan
Nusantara mencakup, Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu
Kesatuan Politik, satu Kesatuan Sosial dan Budaya, satu Kesatuan
Ekonomi serta satu Kesatuan pertahanan dan Keamanan. Adapun
tentang konsepsi Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang
merupakan integrasi dari kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan Bangsa
dan Negara, yang pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan
suatu Bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju
kejayaan bangsa dan Negara, untuk tetap memungkinkan berjalannya
pembangunan nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin
dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan,
tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul, baik
dari luar maupun dari dalam negeri.

d. Peraturan pemerintahan (PP). Nomor, 66 tahun 1951 tentang
Lambang Negara. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa lambing
negara terdiri dari tiga bagian yakni kesatu, Garuda Pancasila yang
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, kedua, perisai berupa jantung
yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan ketiga, semboyan
“Bhinneka Tunggal Ika” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
Pada pasai 5 dijelaskan bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika merupakan
bahasa Jawa kuno, ialah gabungan dua perkataan: Bhinna dan Ika, yang
artinya: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam