Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

untuk memulihkan dan membangun pemerintahan yang demokratis di
negara itu. Oleh karena itu sektor-sektor seperti Yudisial, Polri, Pertahanan
dan otoritas57 terkait lainnya, harus diberikan prioritas dalam proses, tetapi
masyarakat juga harus sadar akan proses tersebut dengan mengetahui saat
yang tepat untuk mendukung sistem. Berkenaan dengan sektor peradilan,
adalah penting untuk memiliki sistem independen dan layak di negeri ini.Hal
ini juga harus disertakan dengan pembangunan kapasitas hakim, pengacara,
advokat dan otoritas terkait lainnya termasuk pembuatan dan penempatan
peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Berkenaan dengan
peningkatan kapasitas polisi dan sektor Pertahanan, perlu untuk memberikan
pelatihan yang efektif dan efisien dan peralatan yang diperlukan untuk
melakukan peran mereka dalam membangun supremasi hukum dengan
mendukung pemerintahan demokratis negara.

Oleh karena itu perlu untuk memberikan pelatihan tentang aspek
seperti, Hak Asasi Manusia dan pentingnya hal tersebut dalam hal proses
pemerintahan demokratis dan peran asepek tersebut di dalamnya. Hal ini
juga diperlukan untuk mendidik semua sektor Pejabat pemerintah dan staf
yang kompeten dengan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas
mereka ditugaskan secara efektif dan efisien. Saya telah melihat di Indonesia
sistem yang efektif di mana semua pejabat terkait akan memberikan
kesempatan untuk belajar dan mendapatkan peningkatan waktu
pengetahuan mereka sepanjang waktu. Mereka belajar bersama-sama
dengan semua orang, dalam budaya yang bercampur dalam semua
departemen bersama-sama. Selain itu, perlu untuk memperbaiki situasi
politik di negara itu, pertama-tama orang yang cocok harus dipilih dan
mereka harus dipersiapkan terutama dalam peningkatan kapasitas sistem
parlementer nasional dan pemerintahan sipil yang teriibat dalam proses
pembentukan pemerintahan yang baik demokratis.

Pembangunan institusi akan mampu mengembangkan kapasitas
pemerintah untuk menghadapi tantangan ke depan khususnya, aspek sosial-

B7Asosiasi Organisasi Profesi, 2007, Pertemuan Tahunan, Rekomendasi kebijakan
pertahanan untuk Sri Lanka.

73