Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

71

22. Kontribusi Meningkatnya Pengamanan Laut terhadap
Penegakan Kedaulatan dan Hukum, dan Kontribusi Meningkatnya
Penegakan Kedaulatan dan Hukum terhadap Ketahanan Nasional.

a. Kontribusi Meningkatnya Pengamanan Laut terhadap
Penegakan Kedaulatan dan Hukum.

Meningkatnya pengamanan laut yang dilakukan oleh TNI AL
dan stakeholder dalam menangani ancaman kejahatan dan
pelanggaran hukum di laut yurisdiksi nasional Indonesia dapat
didukung oleh unsur patroli, baik oleh unsur laut maupun udara yang
memadai, baik kualitas maupun kuantitas, secara geografi dapat
meliput semua wilayah perairan yurisdiksi nasional indonesia
khususnya di wilayah focal area, demikian juga keberadaan IMSS
yang terpasang di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, dapat berfungsi
dan tersambung dengan Puskodal yang ada di lingkungan TNI,
dapat membantu dan memudahkan dalam sistem pengawasan
kapal-kapal yang lewat secara real time. Begitu juga sistem
pengawasan yang dim iliki stakeholder yang sama dapat
tersambung dengan sistem pengawasan yang dim iliki TNI AL,
sehingga dapat teritegrasi dan terpadu dapat saling mengisi secara
bergantian, sehingga jaminan keamanan, keselamatan, penegakan
kedaulatan dan hukum di laut terwujud.

Terlaksananya pengamanan laut yang dilaksanakan oleh
Bakorkamla yang mengkoordinir kerjasama dengan stakeholder dari
tiga belas instansi dibawah kendali operasi (BKO) Bakorkamla, dan
dibentuk Satgasla yang mempunyai wewenang melaksanakan
penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut. Operasi
keamanan laut yang dilaksanakan oleh Bakorkamla dengan unsur-
unsur yang di BKO kan dapat dikoordinasikan daerah patroli diluar
focal area karena focal area telah dilaksanakan oleh unsur TNI AL,
yaitu di perairan pedalaman, pesisir pantai dan wilayah pelabuhan,
dengan pola patroli, kegiatan operasi dan bekal ulang logistik sama
dengan pengamanan laut yang dilaksanakan TNI AL, sehingga