Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

45

Myanmar, (2) Keterkaitan tindak pencurian ikan di laut dan aktivitas
perikanan lainnya yang membahayakan kelestarian lingkungan laut,
(3) Menekankan pada penguatan kerjasama dengan organisasi LSM untuk
memerangi masalah keamanan non tradisional, (4) Forum Kajian
Pertahanan dan Maritim (FKPM) sebagai lembaga kajian yang
memfokuskan diri pada isu-isu pertahanan, batas negara dan maritim.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan keberadaan ASEAN,
saat ini banyak harapan yang ditumpukkan kepada ASEAN untuk dapat
menjadi asosiasi yang semakin matang, yang mampu menciptakan
stabilitas dan keamanan kawasan, mampu meningkatkan kualitas ekonomi
negara anggotanya, serta mampu menjadi komunitas yang mampu pula
menjalin toleransi antar identitas dan peradaban yang beragam.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut ASEAN didorong untuk memberikan
kontribusi yang lebih baik dalam merespon berbagai dinamika global
seiring dengan pembentukan Komunitas ASEAN dan kiprah Komunitas
ASEAN, seperti melalui pembentukkan ASEAN Socio-Cultural Community
(ASCC). Dalam perjalanannya selain bertujuan untuk membahas keaneka
ragaman budaya yang ada di kawasan ASEAN, forum ini juga membahas
dan menindak lanjuti masalah lainnya tentang terjadinya beberapa konflik
yang berbau suku bangsa dan golongan agama dengan pendekatan
diplomasi kultural dengan pelibatan partisipasi masyarakat yang lebih luas
yang terjadi sebagai akibat kultural sosial budaya. Pembahasan mengenai
toleransi antar suku bangsa di tingkat regional merupakan salah satu
agenda utama yang diusung oleh ASEAN. Sebagai organisasi
perhimpunan bangsa-bangsa di region Asia Tenggara, ASEAN sangat
memahami pluralisme identitas suku bangsa yang dimiliki oleh negara-
negara anggotanya. ASEAN juga menyadari bahwa persoalan suku bangsa
telah lama menjadi pemicu berbagai konflik dan pertikaian antar kelompok
masyarakat di berbagai negara ASEAN, baik dalam lingkup domestik
maupun merambah menjadi isu regional. Berkaitan dengan hal tersebut,
ASEAN juga mendorong pembentukan kebijakan yang lebih kuat dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dari seluruh kelompok suku bangsa/etnis