Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

71

memakan porsi anggaran negara (A P B N ) yang terbesar dalam satu dekade
terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat
anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak
dari rakyat.

Dengan beban rasio pembayaran cicilan utang [ratio debt service) yang
tinggi, A P B N tidak lagi optimal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi.
Bahkan, tingkat penyedotan dana yang besar dari masyarakat, baik melalui
kenaikan pajak maupun pengurangan subsidi, justru menghambat potensi
pertumbuhan ekonomi.

Implikasi kebijaksanaan dari paparan yang dikemukakan di atas
adalah, Pertama, pembayaran utang luar negeri pemerintah harus dimintakan
untuk diperingan atau dikurangi secara drastis diikuti dengan penjadwalan
pembayaran sisanya. Kedua, menghindari penggunaan dana negara atau
dana masyarakat untuk membayar utang-utang perusahaan-perusahaan
swasta. Sedangkan untuk mencegah jatuhnya perusahaan-perusahaan
swasta ini ke pihak asing, Indonesia sebagai negara berdaulat harus dapat
membuat peraturan-peraturan yang restriktif. Ketiga, meninjau kembali sistem
pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan kepada pihak asing
dapat diminimumkan.

Kondisi di atas harus dilaksanakan atas landasan orientasi
kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini ialah terciptanya
situasi di mana suatu negara mempunyai utang luar negeri yang minimum,
impor yang minimum dan pendapatan nasional sebagian besar berasal dari
aktor-aktor ekonomi dalam negeri dan dialirkan kembali ke dalam negeri.

Drajat Wibowo (2003) mengemukakan bahwa utang luar negeri
pemerintah (public foreign debt) dapat menjadi salah satu sumber ancaman
bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia, baik melalui tekanan defisit fiskal,
ketimpangan distribusi sosial dalam APBN maupun tekanan atas cadangan
devisa. Sayangnya, manajemen utang Indonesia tetap tidak berubah.
Keberhasilan meyakinkan kreditor untuk mengucurkan ataupun menjadwal-