Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

89

infrastruktur dasar (tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan berdasarkan
kebutuhan minimal yang dibutuhkan setiap orang) dan infrastruktur penunjang
(menyejahterahkan rakyat dan berdasarkan fungsi penyokong perekonomian)
lalu diikuti dengan usulan infrastruktur.

Untuk langkah kedua penulis menambahkan aspek tujuan nasional dan
astagatra (bukan hanya lingkungan dan dampak ekonomi) dalam
mengidentifikasi infrastruktur). Tujuan dari memasukkan aspek tujuan nasional
adalah untuk menghasilkan prioritas inffasturktur berdasarkan kriteria EIRR.

Untuk langkah ketiga aspek FIRR ditambahkan yang tujuannya adalah
memetakannya kedalam gambar peta EIRR-FIRR dan hasilnya bisa
memperlihatkan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana
yang menjadi tanggung jawab swasta dan yang mana berbentuk KPS.

Untuk langkah keempat aspek risiko ditambahkan yang tujuannya
adalah maksimalisasi sumber-sumber pendanaan swasta terutama menarik
peran pendanaan swasta dengan skema KPS. Dalam teorinya semakin kecil
risiko swasta maka FIRR semakin tinggi dan semakin tertarik swasta
melakukan pendanaan yang ujungnya akan banyak peran swasta dalam
pendanaan. Tujuan pentingnya tingkat risiko ini adalah pemetaan yang
berbentuk gambar peta EIRR-FIRR-Risiko dan hasilnya bisa memperlihatkan
mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan mana yang menjadi
tanggung jawab swasta dan yang mana berbentuk KPS dan bagaimana
membentuk ruang yang besar untuk menarik pendanaan swasta dalam skema
pendanaan KPS.

Dalam pembangunan infrastruktur, infrastruktur dapat disediakan oleh
Pemerintah, KPS maupun Swasta.