Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

16

terdapat dalam batang tubuhnya, sekaligus dapat melakukan
evaluasi terhadap barbagai undang-undang yang menjadi
derivatnya.

Membaca UUD NRI Tahun 1945 harus menggunakan bahasa
yang lain dari bahasa undang-undang atau peraturan biasa, la harus
menggunakan bahasa asas (principles) yang merupakan bahasa
moral. Dikaitkan dengan pendapat Ronald Dworkin, membaca UUD
NRI Tahun 1945 memerlukan pembacaan yang serius dan sungguh-
sungguh (taking law seriously) serta membaca UUD NRI Tahun 1945
sebagai pesan moral (the moral reading of the constitution).14

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, kehidupan nasional negara
Indonesia menggunakan “aliran pikiran yang menghendaki negara
yang berdasar atas hukum (recht), menghendaki satu rechtstaat,
' bukan negara yang berdasar atas kekuasaan (machtstaat)”.15
Negara Indonesia adalah negara hukum yang melalui alat
perlengkapannya berwenang untuk memberikan perlindungan dan
memajukan HAM, serta menangani semua pelanggaran HAM yang
terjadi dalam yurisdiksi Indonesia, termasuk kejahatan internasional
(pelanggaran HAM) sebagai extraordinary crime.

Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan:
"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
Selanjutnya pada ayat (5) ditegaskan: ’’Untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalan peraturan perundang-undangan”. Dalam UUD NRI

14 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, New Impression with Reply to Critics,
London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1977; dan Ronald Dworkin, Law’s Empire, London:
Fontana Press, 1986.

15 Pidato Soepomo tanggal 15 Juli 1945 dalam Panitia Persiapan K em erdekaan
Indonesia, Risalah Sidang B PUPKI/PPKI Sekneg RI, 2008.