Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

prinsip penciptaan ruang publik (public sphere)
menjadi dasar dari teori ini. Pers harus menjamin
kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara
melalui media, sebab kontrol media diletakkan pada
opini masyarakat, yakni preferensi konsumen dan
standard professional. Dalam sistem pers ini, dikenal
adanya badan atau lembaga independen yang akan
memantau dan menilai pelaksanaan fungsi-fungsi
yang diperankan oleh media.
e) Teori Media Pembangunan dan Media Demokratik
Partisipan

Teori media pembangunan muncul sebagai
pendorong proses transisi dari keterbelakangan
penjajahan dengan memberikan penekanan pada
semangat membangun infrastruktur dan kemampuan
financial/ pendanaan. Media massa dibanyak negara
berkembang menganut teori ini, yang bercirikan
orientasi yang tinggi dalam pemberitaan terhadap
kesuksesan pembangunan ekonomi, sosial, budaya,
dan politik. Dalam perkembangannya teori media
pembangunan, menimbulkan kendala kebebasan
jurnalis atau media massa untuk menyampaikan fakta
sisi buruk pembangunan, sehingga memunculkan
teori “Demokratik Partisipan", sebagai antitesis dari
teori media pembangunan yang bercirikan
antidominasi oleh media besar, dan monopoli
kepemilikan oleh individu ataupun publik tertentu
(private and public monopolis). Teori ini menekankan
pada pemenuhan hal informasi lokal yang relevan,
hak untuk berinteraksi dalam skala media kecil atau
skala komunitas, kelompok kepentingan tertentu.
Interaksi dan partisipasi merupakan konsep
utamanya.

18