Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

meningkatnya kriminalitas yang pada akhirnya dapat melemahkan
ketahanan nasional Indonesia.

2) Bila Kepala Daerah tidak menampilkan sikap moralitas dan etika
yang diharapkan hanya menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan
akan berimplikasi pada terjadinya krisis kepercayaan rakyat kepada
Pemimpinnya maupun kepada Pemerintah yang dianggap telah lalai
dalam melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat. Akibatnya rakyat
menjadi sulit untuk diatur.

3) Bila Kepala Daerah tidak dapat di pegang rasa tanggung
jawabnya akan sulit mendapat kepercayaan baik dari pemerintahan
pusat, Kolega kerja maupun dari bawahan atau anak buah, pada
akhirnya roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan rakyat
juga yang akan menjadi korban kondisi ini menjadi potensi melemahkan
ketahanan nasional kita.

4) Bila Kepala Daerah tidak dapat menampilkan sikap nasionalisme
maka sangat rawan terhadap pengaruh maupun ancaman dari luar,
sehingga dapat mempertaruhkanrmengadaikan” wilayahnya bagi
kepentingan pribadi maupun golongannya atau terhadap negara asing,
hal ini dapat mengancam terhadap keutuhan NKRI.

b. Implikasi Otonomi Daerah terhadap Keutuhan NKRI.

Ketika Kepala Daerah tidak dapat menjalankan perannya sebagai
Pemimpin di wilayahnya yang secara langsung telah menyebabkan tidak
berjalannya otonomi daerah dan tidak efektifnya Pemerintahan Daerah yang
berakibat pada kondisi kesejahteraan rakyat yang terabaikan, maka dalam
kondisi seperti ini berbagai macam permasalahan akan segera bermunculan.

Bahwa otonomi daerah juga memiliki sisi negatif yang dapat berpotensi
bagi terjadinya Disintegrasi bangsa antara lain :

1) Otonomi daerah memunculkan “raja-raja kecil” dan bila tidak
dibarengi dengan pemahaman tentang Nasionalisme dan rasa
kebangsaan akan menjadi potensi Disintegrasi.