Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

24

operasional, membuat program kerja dengan penjadwalannya dan
mengalokasikan sumberdaya, menyusun struktur organisasi
(organizing) dan menempatkan personil pada posisinya, memantau
hasil kerja dan memecahkan persoalan (problem solving) 21

Kelemahan yang paling menonjol dari para Kepala Daerah dalam
hal pengambilan keputusan selain terkesan lamban, pertimbangan
yang digunakan seringkali bukan atas nama kepentingan rakyat namun
lebih menonjolkan kepentingan politik, contoh yang mudah kita lihat
para pejabat Kepala Daerah akan mengedepankan pembangunan
kantor pemerintahannya yang bermegah-megah karena jelas sisi
pemasukannya bagi dirinya maupun Parpolnya dari pada program
pengentasan kemiskinan yang tidak akan menghasilkan apa-apa.

Memang benar tidak semuanya Kepala Daerah berbuat seperti itu,
yang disampaikan tadi adalah gambaran beberapa Oknum Kepala
Daerah, sebaliknya ada juga Kepala Daerah yang telah mampu
menunjukan Kapabilitasnya hal ini terbukti dari pelaksanaan
pembangunan infrastruktur maupun dilihat dari Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di beberapa daerah terjadi peningkatan yang cukup
besar dari periode sebelumnya (tabel terlampir). Pada kasus tertentu
bahkan telah memberi gambaran tentang kapabilitas manajerial yang
sangat baik seperti Gubernur Jawa Timur Bp Sukarwo, Gubernur Jawa
Barat Bp Ahmad Heryawan, Gubernur Kalimantan Selatan Bp Rudy
Arifin, Ibu Risma Walikota Surabaya, Bp Muhamad Ridwan Kamil ST.
MUD. Walikota Bandung, dan banyak lagi.

3) Integritas. Mengacu pada landasan teori yang digunakan pada
Bab II Untuk menjadi manusia yang memiliki Integritas harus didukung
oleh Moral dan Etika, Keteguhan dan tanggung jawab, selain itu
mengingat pembicaraan ini menyangkut Kepemimpinan Tingkat
Nasional maka tidak terlepas dari sikap nasionalisme para pejabat
Kepala Daerah saat ini.

21 Ali. Eko Maulana Dr.Ir.SAP.M.Si.,M.Sc. Kepemimpinan Integratif dalam konteks Good Governance.
Penerbit Multicerdas Publishing 2013 hal 30