Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

suara partai politik yang diperoleh di Pemilu 9 April 2009 tidak sama dengan
suara warga DKI, juga terhadap pilihan siapa gubernur dan wakil
gubernurnya.

Pemilu Kada DKI Jakarta khususnya dan berlaku pada banyak Pemilu
Kada di Indonesia lainnya, menunjukkan bahwa partai politik telah gagal
menjalankan fungsi utamanya sebagai ‘sarana untuk kaderisasi
kepemimpinan’. Pada saat Partai Demokrat, PAN, Partai HANURA, PKB,
PBB, Partai Matahari Bangsa, dan PKNU, mendukung Fauzi Bowo-
Nachrowi, ada sesuatu yang keliru dalam kaderisasi partai-partai ini, padahal
suara rakyat sudah jelas-jelas tidak menghendaki pasangan ini, dan
hasilnyapun sudah kita ketahui justru bukan calon yang didukung oleh
banyak Partai.

Demikian halnya pada saat PDIP dan Gerindra tiba-tiba mencalonkan
Wali Kota Solo Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama (anggota DPR dari Partai
Golkar). Kenapa bukan kader-kader mereka yang ada di wilayah DKI,
apakah mereka sudah kehabisan kadernya yang berkualitas sampai akhirnya
harus mencari calon dari tempat lain bahkan dari luar kepartaiannya. Jelas
dari sisi kaderisasi partai politik, yang paling berhak dicalonkan tentu adalah
kader terbaik DPD PDIP dan Gerindra yang ada di DKI Jakarta.

Dari gambaran ini terlihat Parpol lebih memilih langkah instan dengan
mencari Kader yang sudah memiliki popularitas yang sudah ada ditambah
lagi memiliki dukungan finansial, dari pada susah-susah melaksanakan
kaderisasi atau mengusung kadernya yang sudah di ketahui kualitasnya.
Kondisi ini jelas akan berpengaruh negatif terhadap sistem kaderisasi Parpol,
dan bertentangan dengan UU Rl No 2 tahun 2001 tentang Partai Politik
khususnya tentang kewajiban Parpol dalam melakukan kaderisasi dan
pendidikan politik.

d. Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia.

Otonomi Daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut
diberikan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,