Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

undangan yang lebih tinggi dan dinilai telah yang menimbulkan biaya
ekonomi tinggi dan menghambat iklim investasi27.

4) Beberapa Contoh Kasus Penyalahgunaan Otonomi Daerah Oleh
Elit Lokal.

a) Kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kekecewaan
masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otda yang tidak sesuai
harapan, seperti kasus Freeport. Kasus Freeport adalah kasus
mengenai perusahaan tambang yang sudah sekian lama
mengeruk kekayaan alam Papua, namun kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan penduduk pribumi Papua masih
sangat minim. Sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atau
kekecewaan mendapatkan perilaku yang tidak adil, beberapa
penduduk Papua menghendaki adanya negara baru, Papua
Merdeka yang diperjuangkan melalui OPM

b) Korupsi para Pejabat di daerah. Sistim pemilihan Kepala
Daerah yang membutuhkan biaya tinggi, seperti untuk biaya
kampanye, biaya untuk membeli Partai pengusung, biaya untuk
tim sukses dan banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh
calon sehingga ketika calon tersebut terpilih dan menjabat yang
terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan modal
pemilu yang telah banyak keluar, contoh sederhana saja untuk
pemilihan pada tingkat bupati saja dibutuhkan tidak kurang dana
10 milyar28. Beberapa contoh kasus korupsi yang dilakukan
pemimpin daerah diambil dari beberapa sumber antara lain :

(1) Amran Batalipu (Bupati Buol) , Laporan Hasil
Penyidikan (LPH) KPK, (PartaiGolkar).
(2) Tubagus Aat Syafaat (WalikotaCilegon), LPH KPK
(Partai Golkar)
(3) Murman Effendi (Bupati Seluma), (KPK) Demokrat)

27 http://ditienpp.kemenkumham.eo.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-penmdang-
undangan-lainnva.html diunggah tanggal 16 Juli 2014
28 Informasi diambil dari mantan pejabat Bupati Karawang periode 2004-2009