Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

28

Selain itu, di beberapa daerah kerap terjadi pemadaman listrik
sehingga proses pelelangan pun dinilai bisa terganggu hingga batal
dilaksanakan.

b. Ditinjau dari Prinsip Transparansi, Bersaing, Adif, dan
Akuntabel

Tata kelola dan reformasi birokrasi yang baik dapat dilihat dari ‘
beberapa indikasi, antara lain; terwujudnya pemerintahan yang bersih,
meningkatnya kualitas layanan publik, serta meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hal tersebut akan tercapai jika
prinsip transparansi, bersaing, adil, dan akuntabel.

Menurut Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa hingga tahun
2012 penapaian sasaran tata kelola dan reformasi birokrasi masih
kurang menggembirakan, yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya
beberapa target, yakni masih tingginya indeks persepsi korupsi,
rendahnya persentase Pemda dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah,
rendahnya peringkat kemudahan berusaha, serta rendahnya
indeksefektifitas pemerintahan. Adapun pencapaian nasional tata
kelola dan reformasi birokrasi hingga tahun 2012 disajikan dalam
tabel I yang terlampir.

Selama ini pengadaan barang/jasa dilakukan dengan langsung
mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia
barang/jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa
kelemahan termasuk kemungkinan untuk melakukan praktek korupsi,
kolusi, dan nepotisme ketika tahap-tahap pelaksanaan pengadaan
barang/jasa itu berjalan. Indonesia Corruption Watch (1CW) menyorot
permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan e-procurement
terkait kelemahan hukum administrasi di Indonesia pada titik tertentu,
sistem e-procurement itu dinilai tidak aman karena tidak terjamin
rahasianya dan mudah diacak-acak pihak yang tidak bertanggung
jawab. Kondisi tersebut juga diperparah oleh tidak adanya hukum