Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

97

http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1574-kpk-umumkan-survei
integritas-sektor-publik-2013 (diunduh 24 Juni 2014 pukul 24.00
WIB).

http://www.ortax.org/ortax/mod=berita&page=show&id=10519&q=&hlm=7-9
http://www.lfip.org/english/pdf/bali-

seminar/Reformasi%20Birokrasi%20Sebagai%20Syarat%20-
%20mustopadijaja.pdf (diunduh 24 Juni 2014 pukul 23.37 WIB).
Perundang-undangan :
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN
Rl Tahun 1999 No. 140, TLN Rl No. 3874).
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi (LN Rl Tahun 2001 No. 134, TLN Rl
No. 4150).
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana (LN Rl Tahun 2006 No. 18 TLN Rl No. 4607).
UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption, 2003.
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LN Rl
Tahun 2010 No. 122 TLN Rl No. 5164).
PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
SPutusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 065 /PUU-ll/2004.