Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

70

4) Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Otonomi
Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya mempunyai
suatu regulasi dan kebijakan untuk mengatur pencabutan tambang yang
pengelolaan tidak sesuai ketentuan. Ini dimaksudkan agar para
pengusaha pertambangan dalam mengelola pertambangan batubaranya
mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang telah dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

5) Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Lingkungan

Permasalahan lingkungan merupakan sebuah permasalahan
yang serius saat ini di dunia Intemasional. Mengenai lingkungan
sebaiknya dibuat sebuah aturan yang lengkap dan terintegrasi antar
sektor pertambangan batubara dan sektor lingkungan sehingga tercipta
standarisasi yang utuh dan menyeluruh. Misalnya izin lingkungan sudah
terintegrasi dalam izin usaha pertambangan.

f. Penyediaan sumberdaya mineral dan batubara untuk
kepentingan dalam negeri

Salah satu hal penting yang dilakukan untuk meningkatkan
ketahanan energi adalah meningkatkan status cadangan batubara dan
mempertahankan jumlah status cadangan batubara. Untuk
meningkatkan cadangan ini membutuhkan eksplorasi yang memerlukan
teknologi tinggi dan upaya yang besar dikarenakan luasnya daerah di
Indonesia. Peningkatan dari sumber daya hipotetik menjadi cadangan
terbukti memerlukan teknologi yang tinggi sehingga SDM yang sangat
berkualitas sangat dibutuhkan, tahun 2013 total sumber daya batubara
sebesar 120,5 miliar ton tetapi cadangan cuma 31,4 miliar ton.

Untuk mempertahankan jumlah status cadangan di setiap
tingkatan memerlukan upaya eksplorasi yang besar terutama untuk
daerah kawasan Indonesia timur yang masih kurang di ekplorasi.