Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
7
Belanja Daerah ( APBD ) serta tidak termasuk sistem
pemeriksaan pengelolaan keuangan BUMN, Badan Usaha
Milik Daerah ( BUMD ) dan badan lain yang mengelola
keuangan negara.
3) Optimalisasi sistem pemeriksaan pengelolaan
keuangan negara dibahas terkait dengan pencegahan korupsi
dalam rangka pembangunan nasional.
4) Sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
yang dibahas ini adalah kondisi sistem pemeriksaan dimaksud
kurun sepuluh tahun terakhir setelah adanya paket UU di
bidang keuangan negara Tahun 2003 dan 20045 dan UU No.
15 Tahun 2006 Tentang BPK.
b. Sistcmatika
Taskap ini terdiri dari tujuh bab dengan penjelasan singkat
sebagai berikut:
1) Bab I Pendahuluan membahas latar belakang
permasalahan secara umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup
dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian-
pengertian penting yang digunakan dalam pembahasan Taskap
ini.
2) Bab II Landasan Pemikiran menjelaskan instrumental
input dengan paradigma nasional sebagai bahasan inti serta
peraturan perundang-undangan, landasan teori, dan tinjauan
pustaka yang menjadi pijakan awal pembahasan Taskap ini.
6 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
