Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

dalam konteks hubungan regional. Sehingga berbagai dinamika yang terjadi di level
ASEAN sedikit-banyaknya tentu akan mempengaruhi kebijakan dan kondisi domestik.

Dalam menyikapi kemajemukan dan beragamnya kepentingan negara-negara ASEAN,
para pemimpin dari sepuluh negara Asia Tenggara peserta Konferensi Tingkat Tinggi
Asean tahun 2009 di Thailand pada dasarnya telah menandatangani Deklarasi
Rancang Biru pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Komunitas ASEAN tersebut
mencakup tiga pilar yaitu politik-keamanan, sosial-budaya, dan ekonomi. ASEAN
Roadmap harus memperhatikan tiga hal, yaitu tidak memakai bahasa samar-samar.
Selain itu harus memperhatikan perbedaan dalam masyarakat ASEAN, di mana
terdapat negara maju dan ada negara berkembang; kemudian Rcadmap harus
disosialisasikan ke dalam negeri masing-masing anggota.

Ke-bhinekaan Indonesia sesungguhnya dapat menjadi modal dasar dalam
meneguhkan kepemimpinan Indonesia pada forum ASEAN. Dimulai dengan kesadaran
akan rasa ke-bhinekaan dalam lingkup intern negeri ini, maka diharapkan dapat
menjadi modal dasar dalam mengkokohkan rasa solidaritas di tingkat ASEAN guna
mencapai Komunitas ASEAN 2015. Dalam perspektif budaya, untuk mencapai
Indonesia yang lebih baik maka harus dibangun watak yang memihak pada bangsa
sendiri dengan berakar budaya yang berorientasi progresif agar mampu berbicara di
arena global dan dihormati oleh bangsa lain.

Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif yang
mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan
konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk
membahas masalah- masalah politik-keamanan kawasan, seperti: keamanan maritim,
perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non-tradisional,
termasuk di dalamnya persoalan separatis..

West Papua National Coalition For Liberation ( WPNCL) yang dipimpin oleh
Andy Ayemiseba, untuk memasukan Papua sebagai bagian dari MSG (Melanesia
Spearhead Group) beberapa waktu lalu ditolak, WPNCL kembali bergerilya untuk