Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
42
mendapatkan “tiket” masuk ke dalam MSG. “Tiket” ini dianggap penting karena dengan
diterimanya Papua Barat dalam MSG, secara otomatis Papua Barat akan diakui oleh
lembaga MSG, lembaga yang diakui oleh PBB. Beberapa anggota negara penting
MSG, Papua New Guinena, Fiji, Kepulauan Solomon dan Australia menolak aplikasi
WPNCL tersebut karena menghormati kedaulatan negara Indonesia, memberikan “tiket”
tersebut kepada WPNCL berarti melecehkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Selain itu, penolakan terhadap aplikasi WPNCL tersebut gagal karena negara-negara
MSG menganggap WPNCL bukan organisasi representatif masyarakat Papua17.
“Gangguan” terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Pasifik Selatan tersebut
seakan membangunkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia selama ini terlalu
fokus untuk membangun hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan barat
dan utara Indonesia, yaitu negara-negara ASEAN dan China. Pemerintah lupa bahwa
Indonesia mempunyai tetangga di wilayah timur dan selatan juga, yaitu negara-negara
ras Malenesia di Pasifik Selatan, kewajiban membangun hubungan baik dengan
negara-negara tetangga di timur-selatan Indonesia menjadi sangat penting. Kebijakan
Presiden SBY untuk datang ke Fiji untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
ke-2 The Pacific Islands Development Forum (PIDF) menjadi satu tonggak penting,
karena mengawali kebijakan politik yang disebut sebagai “Look East Policy”, dengan
adanya kebijakan ini hubungan antara Indonesai dengan tetangga timur-selatannya
akan memasuki babak baru yang akan lebih baik. Berbeda dengan negara-negara
anggota MSG lainnya, Vanuatu tetap bersikeras mendukung lolosnya aplikasi WPNCL
tersebut. Beberapa hari lalu, pemerintahan Vanuatu melalui Pastur Alain Nafuki,
anggota Dewan Gereja Vanuatu, akan memfasilitasi 3 faksi OPM yaitu WNPCL,
NRFPB (Negara R epublik Federal Papua Barat) dan KNPB (Komite Nasional Papua
Barat, yang diklaim jug a m ewakili FWPC (Free West Papua Campaign) untuk membuat
satu organisasi baru yang akan m ewakili seluruh rakyat Papua. ?18
Ibid.
Ibid.
