Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
2
Untuk dapat mempercepat tercapainya pembangunan nasional
maka salah satu kuncinya adalah dengan mempercepat pertumbuhan
ekonomi di daerah. Percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat
dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Nasional
(SIMNAS) yang merupakan titik syaraf dari Sistim Manajeman Nasional
(SISMENNAS) dalam pengelolaan pemerintahan dimana proses akhir dari
SISMENNAS adalah penentuan kebijakan dan keputusan negara melalui
aktualisasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang
berkelanjutan.4 SIMNAS yang merupakan suatu totalitas yang terpadu
terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah,
perangkat lunak dsb), perangkat penyimpan (pusat data, bank data dsb),
perangkat komunikasi, pemakai (para pengambil putusan, staf, ahli dalam
aparatur negara) yang saling terkait dan saling tergantung dalam rangka
mendukung proses pengambilan putusan pada tatanan pengambil
keputusan berkewenangan (TPKB).5 Sehingga SIMNAS dapat digunakan
sebagai sarana pengambilan keputusan yang optimal dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah.
Namun yang terjadi akhir-akhir ini SIMNAS belum dimanfaatkan
secara optimal sehingga masih banyak pelaksanaan pembangunan yang
tidak selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masih
banyak daerah yang tidak memanfaatkan data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan menjadi tidak terjamin. Demikian juga dengan evaluasi
pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan
daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan
daerah, namun karena tidak jalannya sistem informasi maka evaluasi
pengelolaan keuangan daerah tidak menjadi satu kesatuan dengan sistem
informasi pemerintahan daerah sehingga evaluasi pengelolaan keuangan
menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel, hal ini lah yang menjadi
penyebab masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan
4 Lemhannas Rl, 2014, Modul 4 Sismennas, Hal. 12.
5 Ibid, hal. 15
