Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

13

masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong,
berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEK.20
UU ini sebagai dijadikan sebagai landasan operasional dalam upaya
yang akan dilaksanakan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, pemerintahan daerah, yang
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.21
Dari sini terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki tugas untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan SIMNAS dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah diharapkan pertumbuhan ekonomi di
daerah akan semakin cepat.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan
efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan
pembangunan nasional. Dimana sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh

20 ibid
21 Op cit