Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

33

menggunakan APBN, regulasi atau aturan untuk mengaturnya masih
lemah. Akibatnya, terjadi persaingan tidak sehat antara investor
yang juga operator telekomunikasi. Mulai dari perang tarif murah,
sehingga membuat perusahaan tidak bisa berkembang dan gagal
memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.51

Masalah yang masih perlu dipecahkan adalah dibutuhkan
kebijakan yang mengatur tentang telekomunikasi, pengorganisasian
dan pelaksanaan e-govemment secara cepat, tepat, efektif, efisien,
dan terpadu sehingga masyarakat luas dapat mengakses dengan
mudah, baik yang berada di pemerintah pusat maupun yang berada
di pemerintah daerah. Dengan demikian, SIMNAS pada umumnya,
dan e-government pada khususnya, mulai tingkat terrendah sampai
tingkat tertinggi berdasarkan strata strategis dan operasional dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan mewujudkan pemerintah yang
bersih dan berwibawa.

b. Masih rendahnya kualitas SDM yang menangani SIMNAS.
Aplikasi sistem informasi yang sarat akan teknologi informasi

dan komunikasi yang demikian canggih, membutuhkan kualitas SDM
yang mumpuni. Sementara itu SDM yang bekerja di instansi
pemerintahan rata-rata kemampuan di bidang teknologi informasi
dan telekomunikasinya masih rendah. Rendahnya kualitas SDM
tersebut berakibat pada kurangnya kemudahan akses data/informasi
antara instansi pemerintah, dan mengakibatkan adanya rasa kurang
percaya dan keraguan antar instansi, swasta dan masyarakat luas.
Dengan kualitas yang masih rendah tersebut juga berdampak pada
aplikasi sistem informasi yang beraneka ragam dan berdiri sendiri-
sendiri sehingga sering menyebabkan perbedaan istilah dan
interprestasi atas informasi yang sama serta sulitnya
mengintegrasikan seluruhnya menjadi suatu sistem informasi
nasional.9*

51 Saatnya TIK Maju Tanpa APBN, Hasil Diskusi Ir Nonot Harsoni di ITS Surabaya tanggal
9 September 2014.