Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
57
modal yang akan menciptakan praktik KKN.
Dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih
selain pengawasan intern dan ekstern, telah pula adanya UU Rl No.
28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang ini
memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak
langsung dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang
khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat
lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan
penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
f. Ekonomi
Secara makro pertumbuhan ekonomi bangsa kita saat ini
menunjukkan peningkatan (± 6%) tetapi jika dihadapkan dengan
angka kemiskinan yang masih cukup besar, ini menandakan telah
terjadi kesenjangan/ketidakmerataan pembangunan di bidang
ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi kelihatan hanya dinikmati
sekelompok masyarakat menengah ke atas.
Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dari krisis global
yang bahkan bisa menimpa Amerika Serikat. Namun dari segi
ekonomi mikro masih belum menggembirakan sehingga dampaknya
terasa oleh masyarakat bawah.
Di kalangan pemerintah keadaan ekonomi sangat
berpengaruh terhadap pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah
dalam Reformasi Birokrasi dituntut aparatur pemerintah bekerja
dengan baik sekaligus mendapat imbalan berupa remunerasi
berbasis kinerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur
pemerintah.
g. Sosial Budaya
Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap
kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum
