Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
60
perubahan manajemen penyelenggaraan Negara dan
pemerintahan. Pemanfaatan Tl dalam bentuk e-
govemment, e-procurement, e-business dan cyber law
selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih
cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan
diterapkannya prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang
baik.
5) Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah menjadi komitmen
nasional dan dapat menjadi dasar pijakan untuk
menjadikan dasar pengawasan Badan Peratun terhadap
tindakan pemerintah.
6) Kemajuan Iptek khususnya teknologi informasi,
telekomunikasi dan transportasi, menjadi peluang
mempermudah akses memperoleh keadilan bagi
masyarakat dan mempercepat pelayanan hukum dari
Badan Peratun.
7) Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan
upaya mewujudkan pemerintahan'yang baik dan bersih,
menjadi dasar badan Peratun dalam mengawasi tindakan
pemerintah.
8) Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang sedang
dilaksanakan pemerintah sejalan dengan pengawasan
Badan Peratun.
9) Adanya sistem pengawasan intern di lingkungan
pemerintah dapat mendorong Badan Peratun untuk
mengawasi pemerintahan dari segi hukum dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik.
10) Keterbukaan informasi publik dapat mendorong
masyarakat mengontrol tindakan pemerintah melalui
gugatan ke Badan Peratun.
