Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

58

adalah perwujudan nyata good governance. Masyarakat selain
menuntut merealisasikan haknya tetapi juga harus memikirkan
kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan
berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata
menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini
masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang
berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai bidang yang didasari
kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial. Sesuai
dengan UUD NRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Masyarakat
diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan
tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan negara. Kelompok
masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dengan
mengajukan gugatan ke Badan Peratun terhadap tindakan
pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat.

h. Pertahanan dan Keamanan.

Dalam konteks pertahanan dan keamanan pada
perkembangan tingkat nasonal pada gatra ini akan berkaitan dengan
upaya pengamanan dan keamanan seluruh wilayah Indonesia. Oleh
karena diperlukan suasana aman dan damai dalam melaksanakan
pembangunan. Hanya saja dalam pelaksanaan pemerintahan sering
terjadi kasus yang meresahkan masyarakat yang menyangkut
aparatur pemerintah berupa kasus korupsi.

Penyelesaian kasus korupsi yang berlangsung berlarut-larut
akan menimbulkan perhatian masyarakat. Apalagi kasus korupsi
yang melibatkan Menteri, Anggota DPR/DPRD, aparat penegak
hukum, Gubernur, Bupati, Walikota menimbulkan demonstrasi-
demonstrasi yang mengganggu keamanan.