Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

55

yang rendah. Masyarakat yang miskin dan pendidikan rendah
mempengaruhi terhadap pengawasan Badan Peratun terhadap
tindakan pemerintah karena masyarakat miskin harus
memperjuangkan hak memperoleh keadilan melalui pengadilan yang
memerlukan biaya dan pengetahuan hukum.

c. Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Potensi kekayaan alam Indonesia yang sangat besar, dengan
keanekaragaman jenisnya, merupakan modal dasar bagi bangsa
Indonesia untuk membangun, karena keberadaan SKA dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia
pada dasarnya dilakukan oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan
tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dengan
memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.60 SKA
yang dimiliki seharusnya dijadikan sumber untuk menciptakan
kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Terkait dengan
pengelolaan SKA perlu adanya pengawasan khususnya
pengawasan Badan Peratun terhadap tindakan pemerintah dalam
pengelolaan SKA yang menyangkut perijinan, pemberian sanksi
admnistrasi terhadap pengelola yang melanggar hukum, penerimaan
hasil kekayaan alam, dan keputusan lainnya menyangkut
pengelolaan SKA.

d. Idoologi

Kondisi ideologi masih dihadapkan pada belum m aksim al
im plem entasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar N egara secara
menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik
dan bersih. Pemerintah dalam tindakannya berpedoman pada nilai-
nilai P ancasila. Eksistensi Badan Peratun m erupakan kontrol yuridis

60 Sukendra, M artha, Kesadaran Geografi (Geographical Awareness) Dalam Rangka
Kemandirian Bangsa, Lemhannas Rl, hal. 19.