Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

52

peningkatan kapasitas hakim dan mendorong akses informasi publik di
pengadilan. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan materi
untuk kurikulum program pendidikan calon hakim fase ke III, analisis
kebutuhan pelatihan akses informasi dan komunikasi bagi Biro Hukum dan
Humas MARI serta pengembangan materi pelaksanaan pelatihan akses
informasi di pengadilan.

Adanya lembaga internasional seperti IMF, UNDP, Word Bank
mensyaratkan adanya pemerintahan yang baik dalam pemberian bantuan
utang. Menurut UNDP (United National Development Planning) Good
governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan
berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan
administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good
governance yang penting, yaitu:

a. Kesejahteraan rakyat (economic governance).
b. Proses pengambilan keputusan (political governance).
c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (administrative govern­

ance).
Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan Bank
Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana
pemerintahan yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan
mereka berikan. Menurut Bank Dunia (World Bank) Good governance
merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai
sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

17. Perkembangan Regional.

Di lingkungan negara-negara ASEAN telah dibentuk organisasi
kerjasama di bidang hukum yaitu ASEAN Law Association (ALA). Indonesia
telah mengikuti beberapa kali pertemuan ALA. Bahkan Indonesia menjadi
tuan rumah kegiatan ALA yang diselenggarakan pada 16-18 Februari 2012.
Acara yang berlangsung di Bali tersebut, dibuka oleh Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono. Melalui pertemuan ini membahas isu-isu hukum
yang berkembang di kawasan ASEAN dan menemukan solusinya. ALA
menjalankan kegiatannya sejalan dengan program-program ASEAN