Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

21. Optimalisasi Penerimaan Keuangan Negara yang Diharapkan

Dalam perspektif politik anggaran, APBN merupakan instrumen
komunikasi politik antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah
mengkomunikasikan rencana kerja dan anggaran (sumber, besaran dan
alokasi) yang diperlukan dalam satu periode. Sementara rakyat, dapat
melihat hal-hal apa saja yang akan dilakukan pemerintah kepada
rakyatnya sehubungan dengan kontrak politiknya. Oleh karena itu, APBN
menjadi sangat strategis dalam menjaga harmonisasi relasi negara dan
rakyat.

APBN dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kualitas
penyelenggaraan negara. Melalui APBN masyarakat dapat menilai apakah
pemerintah memperlihatkan kuatnya keberpihakannya kepada masyarakat
atau lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Apabila pemerintah
lebih berpihak kepada rakyat, maka besaran alokasi anggaran lebih
diprioritaskan untuk proyek-proyek peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Namun sebaliknya, apabila alokasi anggaran sebagian besar
diperuntukkan untuk kepentingan birokrasi (antara lain ditunjukkan dengan
besarnya porsi belanja barang) maka hal tersebut mengindikasikan
pemerintah masih asyik dengan dirinya sendiri.

Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa volume APBN yang
ditetapkan selalu tidak dapat dipenuhi oleh penerimaan yang bersumber
dari dalam negeri. Padahal sumber-sumber penerimaan dalam negeri
menurut klaim pemerintah sudah dilakukan dengan berbagai upaya yang
maksimal agar mampu memberikan kontribusi ke kas negara yang
optimal. Penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak terus
memberikan kontribusi yang meningkat bahkan mengalahkan posisi
penerimaan yang berasal dari Pengusahaan SKA. Namun penerimaan
pajak masih dinilai belum optimal dibandingkan dengan potensi pajak yang
ada. Bukti empiris yang dapat ditunjukkan adalah masih tidak
bergeraknya tax ratio yang masih berada diantara 11,5 % - 13,1% (lihat
Grafik V.1). Artinya, kemampuan pemerintah untuk menghimpun pajak dari

55