Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 18

‘Menuju Kedewasaan’ ( The Drive to Maturity). Hal ini terjadi karena
  suburnya politik ekonomi rente (rent seeking) sehingga pertumbuhan
  ekonomi yang tinggi hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat
  tertentu. Kondisi ini tentu memperlihatkan rapuhnya fundamental ekonomi,
  karena pertumbuhan ekonomi hanya bergantung pada upaya
  maksimalisasi eksplorasi dan eksploitasi Sumber Kekayaan Alam (SKA)
  seperti migas, serta pinjaman luar negeri. Proses industrialisasi yang
  dicanangkan pemerintah mengalami kegagalan karena ketidak berhasilan
  menjalankan kebijakan ISI (Impori Substitution Industrialization) sehingga
  ketergantungan terhadap barang-barang impor masih tetap tinggi.

            Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu faktor
  produksi, tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk mendukung
  proses industrialisasi terbukti pertumbuhan kuantitas SDM berkualitas
  sangat lambat. Akibatnya, krisis ekonomi tahun 1998 langsung
  menghancurkan sendi-sendi ekonomi nasional bahkan memaksa
   pemerintah Orba yang berkuasa saat itu meninggalkan jabatannya.
  Meskipun demikian, ada sisi positif dari soeharionomics yang seharusnya
   perlu dipertahankan dan diperjuangkan hingga masa kini, yaitu kebijakan
   pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat, baik sandang,
   pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan untuk mengurangi kemiskinan
   absolut. Selain itu, pembangunan infrastruktur mengikuti kebutuhan
   pembangunan ekonomi baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar, maupun
   untuk proses industrialisasi.1

            Rezim Reformasi pada masa pemerintahan SBY menunjukkan
   beberapa keberhasilan yang berarti yang ditunjukkan dengan ketahanan
   negara dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi nasional dan global.
   Namun beberapa persoalan mendasar seperti rendahnya kualitas SDM
   yang siap bersaing di era globalisasi, kesejahteraan yang belum merata,
   kesenjangan antar daerah serta tingginya tingkat pengangguran masih
    menjadi persoalan-persoalan serius harus segera ditangani.

            1 Lihat Didin S. Damanhuri, Korupsi, Reform asi Birokrasi dan M asa D ep an Ekonomi
Indonesia, hal. 89-91.

                                                              2
   13   14   15   16   17   18   19   20   21