Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

31

Januari hingga April 2010 hanya 92 pejabat negara di Indonesia yang
mau melaporkan gratifikasi. Sebanyak 45 di antara 92 laporan gratifikasi
tersebut telah ditetapkan statusnya. Seluruh laporan gratifikasi itu
berasal dari 14 provinsi. Sementara itu, di 19 provinsi lain, belum ada
pejabat yang melaporkan gratifikasi17.

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti
undang-undang tentang pelayanan publik, undang-undang tentang
kementerian negara, dan undang-undang tentang kepegawaian negara
yang disiapkan untuk menata sistem manajemen berbasis kinerja yang
meliputi kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, budaya kerja
dan hubungan teknologi, hingga kini belum bisa berjalan efektif. Hal ini
dikarenakan, meskipun telah ada undang-undang dalam mendukung
reformasi birokrasi, hal tersebut masih merupakan langkah awal yang
baik. Selanjutnya, perlu ada political commitment dan konsistensi dari
kepemimpinan nasional baik yang ada di pemerintahan maupun diluar
pemerintahan dan juga masyarakat untuk bahu-membahu
menyukseskan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dari karakteristik kepemimpinan nasional saat ini, dimana
pemerintahan didukung oleh banyak partai politik, yang masing-masing
pihak mengusung kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu,
komitmen terhadap jalannya reformasi birokrasi mudah sekali tereduksi
oleh kepentingan-kepentingan tersebut. Apalagi ada sinyalemen
dominasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi. Hal ini menjadikan
masalah baru, yaitu menjadikan priesin birokrasi menjadi sedemikian
berat menjalankan fungsinya, birokrasi menghadapi kendala inefisiensi,
profesionalitas dan tidak jarang menjadi "sapi perahan" para politisi,
demi kepentingan sesaat, dengan mengorbankan kepentingan yang
lebih besar18

17 Padangtoday. 2010. KPK Menghimbau Pejabat Negara Segera Kirim LHKPN.
http://www.padang-today.com .
18 Indra Jati Sidi. 2007. Reformasi Birokrasi, Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.
h ttp ://w w w .m a d in a-s k.c o m .