Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI

maka diperlukan upaya untuk melindungi lingkungan hidup oleh seluruh
negara dan masyarakat dunia. Isu HAM merupakan tuntutan dunia yang
harus diperhitungkan baik Indonesia maupun Yordania dalam
pelaksanaan diplomasinya, pelanggaran HAM di Yordania atau di
Indonesia telah menjadi kewajiban negara lain dalam mengawasi dan
bahkan bertindak demi kepentingan kemanusiaan bersama. Sistem
pemerintahan demokrasi dan good governance juga merupakan
prasyarat perwujudan hubungan antar negara yang efektif. Sistem
pemerintahan yang beda dan tidak bersih akan menyulitkan
perhubungan antar negara. Sedangkan dalam era globalisasi yang
telah menciptakan interdependensi yang tinggi dalam hubungan antar
negara sehingga hubungan Indonesia dengan Yordania tidak terlepas
dari pengaruh negara lain terutama negara adikuasa. Ketidakikutsertaan
HAM, demokrasi dan good governance Yordania maupun Indonesia
akan mengundang perhatian dan tekanan negara maju campur tangan.
Selain itu melestarikan lingkungan hidup telah merupakan kewajiban
Yordania dan Indonesia. Merusak lingkungan hidup di negara sendiri,
apalagi di negara lain, akan memperburuk hubungan antar negara.
Maka nilai-nilai universal seperti HAM, demokrasi dan good governance
serta lingkungan hidup akan selalu menjadi norma atau landasan
pemikiran dalam pelaksanaan hubungan Indonesia dengan Yordania
2. UN Charter. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB atau UN) yang
didirikan sejak tanggal 24 Oktober 1945 sebagai organisasi resmi
multilateral tertinggi di dunia dengan anggotanya yang telah meliputi
hampir setiap negara di dunia (anggotanya menjadi 192 pada saat ini).
Piagam PBB menetapkan hal-hal yang menyangkut tujuan upaya
menjaga tidak terjadinya perang dunia, mendptakan kepercayaan
terhadap hak asasi manusia, mewujudkan keadilan dan respek terhadap
kewajiban yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian dan hukum
internasional dapat ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik, serta
promosi kemajuan dan standar hidup dan kebebasan. Pencapaian

19