Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

perbankan, oleh karena sulitnya akses masyarakat
terhadap layanan keuangan terutama di kawasan terpencil.
2) Keunggulan demografi Indonesia, akan menjadi beban
pemerintah apabila dihadapkan pada kondisi bahwa
Sumber daya manusia Indonesia belum memiliki daya
saing yang kompetitif untuk merespon persaingan global.
Rendahnya kualitas SDM Indonesia tersebut disebabkan
rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat
sehingga tidak dapat memanfaatkan jasa keuangan.
3) Implementasi demokrasi bidang politik menimbulkan carut
marut perpolitikan Nasional. Kekuatan politik masih terlihat
dominan, seperti pada kasus Bank Century, pemilihan
Gubernur Senior Bank Indonesia yang kerap diwarnai
berbagai kepentingan politik. Hal ini menyebabkan peran
sistem perbankan terkait penegakan hukum di bidang
perbankan sulit dilaksanakan.
4) Terdapat konflik antara pembangunan bidang ekonomi dan
pembangunan bidang hukum. Bidang pembangunan
nasional yang memegang peranan penting bagi masa
depan kehidupan masyarakat Indonesia, NKRI serta
ketahanan nasional, adalah pembangunan bidang ekonomi
dan pembangunan bidang hukum. Persyaratan idealnya
adalah pembangunan bidang hukum harus dapat
mengelola dan mengakomodasi perkembangan
pembangunan di bidang ekonomi. Hal yang menjadi
kendala di lapangan adalah penetapan kebijakan di bidang
perekonomian dalam praktik sering mengabaikan proses
atau prosedur untuk mencapai output yang dikehendaki,
sementara bidang hukum praktiknya selalu bertumpu pada
proses atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Konflik pandangan para akhli ekonomi dan akhli hukum
dalam menyikapi keputusan politik di dalam pembangunan
ekonomi ini sering menimbulkan pro dan kontra seperti

48