Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

12. Kondisi Implementasi Supremasi Hukum guna Mengoptimalkan
Keamanan Dalam Negeri Saat Ini

Setelah reformasi bergulir ternyata penegakkan supremasi hukum
masih terkesan jalan di tempat. Salah satu tolok ukur yang cukup signifikan
untuk melihat sejauh mana penegakkan supremasi hukum adalah sejauh
mana proses demokrasi yang diyakini akan membawa harapan baru
terhadap tatanan kehidupan politik nasional yang lebih damai atau era yang
lebih mendorong dihormatinya hak-hak azasi manusia di Indonesia, namun
kenyataannya diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan komunal yang sarat
tindak kekejaman di luar batas.

Proses demokrasi yang secara dramatis membawa perubahan
ternyata justru menciptakan sosio political shock sehingga memungkinkan
hadirnya bentuk-bentuk kekerasan intra societal. Reformasi dan supremasi
hukum yang menjadi tuntutan berbagai elemen masyarakat di era transisi
ketika mendesak rezim orde baru turun ternyata hanya melahirkan
kekerasan dan kebringasan massa sampai aparat penegak hukumpun tak
mampu untuk mengendalikannya karena pranata-pranata sosial, seperti
agama, adat istiadat dan norma-norma tidak dapat berfungsi dalam
menopang kerja aparat penegak hukum.16

Kondisi tersebut sangat mungkin karena reformasi hukum yang telah
dilakukan selama ini agaknya masih terbatas pada reformasi di bidang
substansi hukum yaitu dengan hanya memperbaharui berbagai undang-
undang baru. Pada hal pembentukan undang-undang baru tidak serta merta
akan menciptakan supremasi hukum. Undang-undang yang baik belum tentu
menjelma dalam bentuk penegakkan hukum yang baik tanpa ada penegak/
pelaksana hukum yang baik. Menurut Blumberg (1970 : 5 ), the rule o f law is
not executing. It is tralated in to reality by man in institution. Dan pembuatan
peraturan perundangan tidak otomatis menciptakan kepastian hukum kecuali
hanya kepastian undang-undang.

16 Chaerudin Ismail, Polisi yang Keder, Memformat Polisi Sipil pada Masyarakat
Demokratis, Jakarta Citra, Jakarta, 2001.