Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9
51
d. Aspek Ideologi. Implementasi pembangunan nasional di
seluruh wilayah kedaulatan NKRI termasuk di pulau-pulau terluar belum
sepenuhnya dilakukan, sehingga pemanfaatan atau pengelolaan
sumber kekayaan alam belum dinikmati untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata sebagaimana
tercantum pada nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi kesenjangan
kesejahteraan yang sangat besar antara wilayah yang dekat dengan
pusat pemerintahan dan yang jauh dari pusat pemerintahan, akan
menciptakan kecemburuan sosial. Terutama yang berbatasan
dengan negara tetangga dimana mereka lebih intensif berinteraksi
dengan masyarakat negara tetangga yang tingkat kesejahteraan
hidupnya lebih baik, sementara dari pemerintah dalam negeri
masyarakat perbatasan merasa tidak mendapat perhatian. Akibatnya
adalah tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan secara suka
rela berintegrasi dengan negara tetangga beserta wilayah adat yang
ditempatinya sekaligus merupakan ancaman terhadap kedaulatan
NKRI dan tegadi sengketa batas wilayah antar negara. Penyelesaian
sengketa batas wilayah antar negara yang selama ini telah dilakukan
belum mencerminkan totalitas kepentingan nasional yang
didasarkan pada ideologi Pancasila.
e. Aspek Politik. Peran diplomat Republik Indonesia dalam
menjalankan politik luar negeri khususnya pada penyelesaian
sengketa batas wilayah antar Negara, hingga saat ini belum
maksimal. Di satu sisi kondisi tersebut dapat dipahami karena situasi
politik dalam negeri tidak selalu stabil. Intervensi kepentingan
kelompok tertentu atau golongan bahkan kepentingan partai politik,
mengakibatkan para diplomat ambivalen dalam pengambilan
keputusan.
Selain hal tersebut diatas, dukungan kebijakan dan keputusan
politik negara dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara
dalam rangka melindungi dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI
