Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7

45

 kehidupan dan berbangsa. Masalah ini akan semakin parah jika tetap
 dibiarkan61.

        Menguatnya isu-isu global seperti demokratisasi, hak asasi manusia
 (HAM), good governance, dan penegakan hukum dapat menjadi pendorong
 bagi pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan asas-asas
 demokratisasi, penegakan hukum dan HAM, dan good governance. Di sisi
 lain, liberalime dan kapitalisme tetap membonceng dengan berbagai
 dampak berupa individualisasi, fragmentasi, dan manipulasi, sehingga
 dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional termasuk dalam
optimalisasi pemantapan kualitas SDM.

       Bidang pendidikan misalnya, pendidikan dalam perspekstif ekonomi
(-kapitalisme) secara nyata beralih fungsi menjadi mesin pencetak tenaga
kerja pada skala lokal, nasional dan internasional. Hal tersebut akan
melahirkan SDM-SDM yang berorientasi individulis (untuk eksistensi diri
dalam kehidupan), materialis (kepuasan meninkmati materi), dan liberalis
(menganut kebebasan dalam berperilaku, berpendapat, kepemilikan dan
berkeyakinan)62. Generasi yang lebih mementingkan tercapainya segala
keinginannya dengan menghalalkan segala cara termasuk hal-hal yang
melanggar hukum63, yang pada akhirnya tidak memberi kontribusi positif
bagi pembangunan skala bangsa yang menghantarkan kemandirian
bangsa di dunia Internasional. Dengan kata lain, pendidikan perspektif
ekonomi akan membentuk generasi-generasi yang senantiasa
mempertahankan ketergantungan bangsa ini terhadap negara-negara maju
selama kepentingan individu dan komunitasnya tidak terganggu.

       Sementara itu, makin berkembangnya pola hidup konsumtif, yaitu
pola hidup dimana seseorang lebih suka membelanjakan uangnya untuk
mengkonsumsi daripada memilih untuk membuat atau memproduksi

61 Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia. Restorasi Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan
Modernitas. Halaman 243. Yogyakarta: Brighten Press.
62 Rohman, Arif & Wiyono, Teguh. 2010. Education Policy in Decentralization Era.
Halaman 57. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
63 Ibid. Halaman 65.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12