Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

57

3. Adanya kelembagaan dalam struktur dan mekanisme pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan perspektif gender,
yaitu Kementerian di tingkat Pusat; Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), Kelompok Kerja, Focal Point atau Forum di tingkat Provinsi dan
Kabipaten/Kota; serta adanya Mekanisme pengintegrasian
Pengarusutamaan Gender ke dalam proses/tahapan pembangunan.
Lembaga-lembaga dimaksud yang sudah berdiri dan beroperasi, baik di
tingkat pusat maupun propinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan
tugasnya dengan intensif sehingga kiprahnya optimal, dengan
peningkatan pengetahuan dan pemahaman personil pelaksana
mengenai perspektif gender dalam pelaksanaan tugas, jelasnya dan
sinkronnya penjabaran tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam
dokumen pendirian lembaga dengan hal-hal yang harus dikerjakan untuk

mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender, pemahaman
bahwa Pengarusutamaan Gender adalah alat yang dapat digunakan
dalam mekanisme proses pembangunan yang dilakukan selama ini
sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kondisi yang diharapkan seperti
ini, maka dapat diharapkan bahwa kelembagaan yang akan mampu
berperan dalam mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender.

4. Tersedianya sumberdaya manusia, dana dan sarana yang cukup untuk
mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender, yakni tersedia
SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, ketrampilan dan motivasi
yang kuat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan
kerjanya, juga sumber dana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender. Untuk itu pelaksanaan diklat yang berkaitan
dengan Pengarusutamaan Gender ditingkatkan, penyediaan sarana dan
prasarana serta alokasi dana ditingkatkan hingga cukup memadai untuk
melaksanakan Pengarusutamaan Gender. Analisis gender dilakukan
dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan
monitoring/evaluasi pembangunan. Dengan kondisi seperti ini maka dari
aspek sumberdaya akan dapat mendukung implementasi
Pengarusutamaan Gender.