Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

28

           menggunakan uang rakyat yang notabenenya bukan merupakan hak
           untuk dirinya pribadi. Mereka saling berlomba - lomba untuk
           memperbanyak harta mereka dengan jalan korupsi. Dari data yang
           ada, hingga akhir tahun 2010, setidaknya ada 158 Kepala Daerah
           kesandung kasus hukum dan bertambah dua orang lagi di tahun ini,
           sehingga menjadi 160 orang. Dari jumlah itu, 10 Kepala Daerah
           sudah dipecat.11 Disamping itu, sebagaimana kita ketahui bersama
           melalui media massa, para politisi di DPR maupun DPRD banyak
           yang terlibat korupsi seperti kasus yang dilakukan Nazarudin. Hal ini
           sangat bertentangan dengan nilai keadialan, dimana hak - hak
           warga Indonesia yang harusnya disalurkan kepada masyarakat luas
           dinikmati oleh pribadi atau kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam
           penegakan hukum juga terjadi ketidak adilan, lihat saja kasus mafia
           pajak Gayus Tambunan, yang dalam tahanan masih bisa pelesir ke
           Bali bahkan ke luar negeri, masih banyak lagi kasus lainnya yang
           melibatkan aparat penegak hukum. Dilain fihak kasus hukum yang
          melibatkan rakyat kecil penjatuhan hukumannya tidak sesuai dengan
          kemanfaatannya.

          e. Nilai Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan
          keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk
          melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional,
          sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Kondisi
          yang ada saat ini, sehari-hari dapat disaksikan dalam tayangan
          media TV, banyak komentar-komentar tentang suatu masalah yang
          disampaikan bukan oleh pakamya. Seperti misalnya tokoh agama
          diminta mengomentari tetang permasalahan hukum atau politik dan
          sebaliknya demikian juga yang lainnya. kondisi ini tidak memberikan
          pelajaran yang baik dan dapat membingungkan serta meresahkan
         masyarakat. Demikian halnya dibirokrasi, banyak dijumpai
         kesewenang-wenangan kepala daerah yang menempatkan pejabat

u TEMPO Interaktif, Senin Peb 2011 16.06 Pemyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauri,
usai bertemu perwakilan daerah di ruang Komite IV Dewan Perwakilan Daerah. Jakarta, Senin
(28/2)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18