Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

Permintaan untuk minyak berbasis produk di seluruh perekonomian akan
berkorelasi dengan upaya pemulihan ekonomi dalam negerinya.

Perubahan kebijakan energi di negara-negara maju tersebut,
membawa pengaruh siginifikan terhadap pergerakan harga minyak
mentah di pasar dunia. Sementara itu, pemerintah Indonesia cenderung
terlambat dalam mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan energi
di negara maju tersebut. Bahkan kecenderungan antisipasi pemerintah
Indonesia dalam merespon pergerakan harga minyak mentah dunia
adalah enam bulan setelah tren kenaikan harga diatas asumsi harga
minyak mentah dunia yang sudah ditetapkan dalam UU APBN.

c. Kebijakan BBM Merupakan Kebijakan Politik
BBM, di Indonesia bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi

sekaligus komoditas politik. Penentuan harga BBM adalah ”bola liar”
bagi stabilitas politik nasional. Polemik diskusi pro dan kontra setiap
menjelang keluarnya kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Hampir
semua media baik cetak maupun elektronik membahas diskusi pro dan
kontra kenaikan BBM. Bukan hanya itu, dihampir semua elemen
mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan untuk
menyuarakan penolakannya terkait dengan rencana kebijakan kenaikan
harga BBM.

Hal ini membuktikan bahwa penentuan harga BBM bukan hanya
sebagai komoditas ekonomi bagi perdagangan semata, tetapi minyak
atau BBM dapat dianggap sebagai komoditas politik yang menjadi isu
penting untuk melakukan pembunuhan karakter, de-legitimasi sekaligus
sebagai isu yang dikonsumsi dalam upaya-upaya untuk menjatuhkan
pemerintah yang melakukan kebijakan kenaikan harga BBM.

Pendapat Arifin dan Rachbini (2001) menyebutkan bahwa ekonomi
politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek,
proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (pembentukan
harga, perdagangan dan sebagainya), dan penelusuran mendalam
tentang ekonomi politik biasanya didekati dari format pola hubungan