Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

20

b. Teori Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah kebijakan pemerintah

menyangkut dengan anggaran negara, baik sisi penerimaan maupun
belanja pemerintah. Menurut Mankiw, kebijakan fiskal merujuk pada
pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat belanja dan penerimaan
(pajak dan non pajak, baik minyak mentah dan gas, kehutanan,
pertanian, perkebunan, dan non migas lainnya) secara keseluruhan.
Pada gilirannya akan mempengaruhi tabungan masyarakat, investasi
dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, namun dalam jangka
pendek dampak utama kebijakan fiskal adalah terhadap permintaan
agregat atas barang dan jasa16.

c. Teori Pembangunan Politik
Teori pembangunan politik mengacu pada pendapat Lucian W. Pye,

yang menekankan pembangunan sebagai penguatan nilai-nilai dan
praktek-praktek demokrasi kapitalis barat. Pye berpendapat adanya
partisipasi pluralistik, sistem-sistem multipartai dan politik persaingan,
maupun stabilitas politik dan penghindaran ketegangan yang berlebihan.
Pembangunan demokrasi, bagaimanapun juga harus diimbangi dengan
pemerintahan yang kuat dan kewenangan yang teratur17.

Konsep pembangunan politik disini adalah pembangunan politik
sebagai pembinaan demokrasi. Disini dimaksudkan bahwa
pembangunan politik atau seharusnya sama dengan pembentukan
lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi18. Dalam pandangan
masyarakat tersirat asumsi bahwa satu-satunya bentuk pembangunan
politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi. Dengan demikian
mengunakan pembangunan politik untuk pembinaan demokrasi menjadi

18 N. Gregory Mankiw, pengantar Ekonomi, Edisi Kedua Jilid 2, Penerbit Erlangga Jakarta
2003, hal 317

17 Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik, penelusuran Paradigma, Cetakan
Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 369

18 Lucian W . Pye, Konsep Pembangunan Politik, dalam Masalah-Masalah Pembangunan
Politik, Gadjah Mada University Press, Yokyakarta 1995, hal 11