Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

21

sinergis dengan gagasan demokrasi yang banyak dijadikan sebagai
pilihan atas perubahan, khususnya di negara-negara dunia ketiga.19

10. Tinjauan Pustaka

a. Seteiah era reformasi,kebijakan harga BBM selalu dilakukan sebagai
respon atas kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia. Kondisi ini
disebabkan Pemerintah sudah melihat secara ekonomis tidak
memungkinkan untuk melakukan subsidi penuh terhadap pergerakan
harga minyak mentah dunia. Kondisi ini secara konsisten dijalankan
oleh era pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman Wahid maupun
Megawati Soekarno Putri. Respon secara berlebihan atas kenaikan BBM
baik oleh DPR maupun mahasiswa, menjadikan realitas ekonomi di satu
sisi dan kelayakan politik di sisi lain sama-sama menjadi faktor dominan
bagi pemerintah dalam penetapan kebijakan BBM. Artinya dalam tiga
era presiden tersebut, pemerintah menaikkan harga BBM sebagai
respon atas pergerakan harga minyak mnentah di pasar dunia, dilakukan
dengan pertimbangan hitung-hitungan secara ekonomi namun secara
tiba-tiba pemerintah bisa melakukan revisi atas kebijakan tersebut
setelah adanya reaksi dan ekses politik yang timbul akibat kebijakan
tersebut, dianggap jauh lebih besar dari pada dampak kenaikan harga
BBM itu sendiri20.

b. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia sebenarnya bisa
menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang notabene adalah
negara yang memiliki potensi sumber daya minyak yang luar biasa.
Namun yang menjadi masalah ketika harga minyak dunia meningkat,
justru produksi minyak (lifting) nasional dilaporkan merosot tajam jika
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produksi minyak nasional relatif

19 Samuel P. Huntington, Pembangunan Politik Dan Kemerosotan Politik dalam Masalah-
M asalah Pembangunan Politik, Gadjah Mada University Press, Yokyakarta 1995,
hal 66

20 Disarikan dari Naning Prih Hartiningrum, kajian Ekonomi Politik Kebijakan H arga B B M D i
Indonesia (Tesis), Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas
Diponegoro Tahun 2004